Jokowi Nilai Percepatan Transisi Ekonomi Rendah Karbon Jadi Upaya Atasi Peningkatan Suhu Bumi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan sejumlah upaya yang bisa di lakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang di prediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
Pemaparan itu di lakukan di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India. Di gelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India
Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai spot tertinggi dan di prediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan. Ini akan sulit di bendung, selain dunia menghadangnya secara masif dan radikal. Ucap Jokowi dalam keterangan yang di terima, Sabtu (9/9/2023).
Melihat hal tersebut, Jokowi mempersembahkan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang bisa di lakukan.
Presiden mengevaluasi sampai saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih benar-benar terbatas.
“Janji pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas. Bagus itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, ataupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang memerlukan bantuan dalam bidang teknologi. Investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang, benar-benar ingin mempercepat penurunan emisi. Namun kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menuturkan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga di evaluasi penting.
Di perlukan sama antara pemerintah dan sektor swasta semestinya di lanjutkan karena di evaluasi bisa menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi _G20 Bali Global Blended Finance Alliance. SkemaJust Energy Transition Partnership (JETP) ini semestinya di perluas dan di perbesar,” ujar Presiden.
Untuk itu, Jokowi menyebutkan bahwa di butuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing. standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB). Semestinya merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelas Presiden.
Sejumlah menteri mendampingi Presiden Jokowi. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
